OHCHR Mendesak Investigasi Menyeluruh atas Penanganan Demonstrasi Besar di Indonesia

Latar Belakang Demonstrasi

Gelombang protes nasional yang merebak sejak akhir Agustus 2025 itu dipicu oleh kemarahan publik terhadap tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan—Rp 50 juta per bulan, atau sepuluh kali lipat upah minimum Jakarta . Ketegangan meningkat setelah seorang driver ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas ditabrak kendaraan taktis polisi selama aksi berlangsung .

Menurut AP, tujuh orang tewas dalam kerusuhan tersebut dan sedikitnya 469 orang mengalami luka . Demonstrasi menjalar ke berbagai daerah, dengan pembakaran gedung DPR, kantor polisi, dan fasilitas publik, serta tindakan kekerasan oleh sejumlah massa . Pemerintah menahan lebih dari 1.200 orang dan kerugian material diperkirakan mencapai US$ 3,3 juta .

Respons Pemerintah dan Reaksi OHCHR

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah mengambil langkah responsif. Beberapa tunjangan DPR dibekukan dan perjalanan luar negeri anggota DPR ditangguhkan. Secara bersamaan, pemerintah membuka investigasi transparan terhadap insiden kematian Affan Kurniawan dan menegaskan komitmen terhadap stabilitas nasional .

Dalam sebuah pernyataan kepada media, juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyatakan:

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.”

Data dan Kronologi Protes 2025

Menurut sumber di Wikipedia, protes yang dikenal sebagai demonstrasi “17+8” mencatat tujuh korban jiwa—termasuk Affan Kurniawan—dan lebih dari 3.400 orang ditangkap dalam rentang 25–31 Agustus 2025 .

Kemudian, sejumlah tuntutan masyarakat dirumuskan dalam gerakan 17+8—17 tuntutan jangka pendek sebagai respons langsung terhadap eskalasi hingga 5 September, dan delapan tuntutan jangka panjang hingga Agustus 2026. Di antaranya meminta pembentukan tim investigasi independen, penarikan TNI dari ranah sipil, pembebasan demonstran tertahan, dan evaluasi tunjangan anggota DPR .

Penegakan HAM oleh Komnas HAM

Komnas HAM juga merespons aksi tersebut dengan sejumlah rekomendasi konkret:

1. Mengusut tuntas insiden menabrak dan melindas yang menewaskan Affan Kurniawan serta korban lain, demi mencegah impunitas.
2. Imbauan agar aparat tidak melakukan tindakan represif dan mengikuti prinsip hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa.
3. Evaluasi tata kelola pengamanan demo secara komprehensif.
4. Adil dan profesional dalam menjaga keamanan, dengan prioritas keselamatan warga sipil.
5. Pemerintah dan DPR diminta membuka ruang dialog, menghormati kebebasan menyampaikan pendapat, serta menarik kebijakan kontroversial.
6. Penyediaan layanan medis dan evakuasi untuk korban.
7. Masyarakat dihimbau melakukan aksi damai tanpa terprovokasi .

Ringkasan Singkat