Inggris Siap Akui Palestina: Momentum Baru Diplomasi Global

Jakarta Update 19/09/2025

Oleh Redaksi Jakartaupdate

Jakarta, Jakartaupdate — Dunia diplomasi internasional memasuki babak baru. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa pemerintahannya siap mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada September 2025. Pengumuman ini, sebagaimana dicatat di situs resmi GOV.UK, diposisikan sebagai tekanan politik terhadap Israel agar menghentikan kekerasan di Gaza dan membuka akses kemanusiaan. Reuters (29 Juli 2025) menyebut pengakuan akan dilakukan sebelum Sidang Umum PBB jika Israel gagal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan London.

Kronologi Keputusan

Langkah ini diumumkan hanya beberapa hari setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke London. Menurut laporan The Independent (30 Juli 2025), Starmer sengaja menunda pengumuman hingga kunjungan Trump berakhir agar isu Palestina tidak mendominasi konferensi pers bersama. Namun, Trump tetap menanggapi tegas: “Saya tidak setuju dengan langkah Inggris mengakui Palestina saat masih ada sandera yang ditahan Hamas,” ujarnya, dikutip NDTV.

Latar Belakang Konflik

Konflik Palestina–Israel berakar dari 1948, diperparah Perang Enam Hari 1967 yang berujung pada pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Menurut data PBB, lebih dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam blokade ketat sejak 2007. Amnesty International menyebut kondisi Gaza sebagai “penjara terbuka terbesar di dunia”. Inggris, dengan sejarah panjang dari Deklarasi Balfour 1917 hingga peran di PBB, sering dikritik atas sikap ambivalennya dalam isu Palestina.

Sikap Inggris di Era Starmer

BBC menyoroti bahwa Starmer ingin memposisikan Inggris sebagai mediator netral, berbeda dengan pendekatan era sebelumnya yang cenderung sejalan dengan Washington. Commons Library (Parlemen Inggris) menegaskan langkah ini adalah bagian dari strategi luar negeri pasca-Brexit, di mana Inggris ingin membangun reputasi sebagai kekuatan global independen.

Respon Dunia Internasional

Negara-negara Arab seperti Mesir, Qatar, dan Arab Saudi menyambut positif keputusan Inggris. Al Jazeera melaporkan bahwa pengakuan ini bisa mendorong negara-negara Eropa lain mengambil langkah serupa. Namun, Israel bereaksi keras. Times of Israel menuliskan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel menilai langkah Inggris “melemahkan proses negosiasi damai”. Uni Eropa sendiri terbelah: sebagian mendukung, sebagian meminta waktu lebih lama.

Persyaratan London

Berdasarkan dokumen resmi di GOV.UK, syarat yang ditetapkan Inggris mencakup: penghentian rencana aneksasi Israel, persetujuan gencatan senjata, serta peningkatan akses bantuan kemanusiaan. Untuk pihak Palestina, terutama Hamas, diminta membebaskan sandera, melucuti senjata, dan tidak ikut dalam pemerintahan Gaza. Al Jazeera (31 Juli 2025) menulis bahwa syarat ini dimaksudkan untuk memastikan stabilitas pasca-pengakuan.

Dampak Geopolitik Global

Jika langkah Inggris terlaksana, maka peta diplomasi global akan berubah signifikan. Reuters melaporkan bahwa Kanada, Prancis, dan Australia tengah mempertimbangkan kebijakan serupa. Pengamat dari Chatham House menilai bahwa pengakuan ini bisa memperkuat hubungan Inggris dengan dunia Arab, namun berpotensi memicu ketegangan serius dengan Israel dan lobi pro-Israel di Barat.

Posisi Indonesia dan Dunia Islam

Indonesia menyambut baik rencana ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, “Langkah Inggris harus diikuti negara-negara Barat lainnya agar solusi dua negara semakin nyata” (Kompas, 1 Agustus 2025). Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga menilai keputusan Inggris akan memperkuat perjuangan kolektif negara-negara Islam di forum internasional.

Analisis Pengamat

Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, “Pengakuan Inggris penting secara simbolis, tapi harus dibarengi tindakan nyata dari komunitas internasional menekan Israel.” Amnesty International menekankan bahwa pengakuan harus disertai upaya mengakhiri blokade Gaza dan pelanggaran HAM.

Kesimpulan

Pengakuan Palestina oleh Inggris bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga ujian moral dan politik global. Jika terealisasi, ini akan menjadi tonggak sejarah yang menandai babak baru perjuangan rakyat Palestina. Namun, jalan menuju perdamaian masih panjang, penuh syarat, dan dipenuhi tarik-menarik kepentingan. Dunia kini menunggu: apakah kata-kata Inggris akan terwujud menjadi tindakan nyata?